Pengertian Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia
Please paste a VALID AdSense code in AdSense Elite Module options before activating it.

Pengertian Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia

01 August 2018 by Artikel 50 Views
Rate this item
(0 votes)

PENGERTIAN PANCASILA

Pancasila merupakan Dasar Negara Republik Indonesia yang resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, di undangkan dalam berita Republik Indonesia tahun II nomor 7 bersama-sama dengan batang tubuh Undang-undang Dasar 1945.

          Fungsi pancasila yaitu sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, yang hal ini direalisasikan melalui ketetapan sidang istimewa MPR tahun 1998 No.XVIII/MPR/1998 disertai dengan pencabutan P-4 dan sekaligus juga pencabutan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Orsospol di Indonesia. Ketetapan tersebut sekaligus juga mencabut mandat MPR yang diberikan kepada Presiden atas kewenangannya untuk membudayakan Pancasila melalui P-4 dan asas tunggal Pancasila.

          Dampak manipulasi Pancasila oleh para penguasa pada masa lampau banyak kalangan elit politik serta masyarakat beranggapan Pancasila merupakan label politik Orde baru berakibat fatal Bangsa Indonesia yaitu melemahkan kepercayaan rakyat terhadap ideologi Negara yang kemudian pada gilirannya akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang telah lama dibina, dipelihara serta di dambakan Indonesia sejak dulu.

          Objektif terhadap hasil reformasi yang berjalan selama ini belum menampakan hasil kesejahteraan yang dapat dinikmati masyarakat luas, nasionalisme bangsa rapuh, martabat di pandang rendah di masyarakat Internasional.

          Tugas berat kalangan inelektual untuk mengembalikan sistem negara ini pada demokrasi yang subsansial, demokrasi yang benar-benar berbasis pada kedaulatan rakyat dan bukannya para penguasa politik, penguasa negara, serta kapitalis yang oligarkhi ini. Meminjam istilah Soekarno dewasa ini sebenarnya sistem demokrasi yang diterapkan di negara adalah demokrasi tanpa demos, yaitu demokrasi yang tidak berakar pada kedaulatan rakyat.

A. Landasan Pendidikan Pancasila

  1. Landasan Historis

           Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa. Setelah memiliki suatu proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia menemukan jati dirinya, yang di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat, dan karakter bangsa yang berbesa dengan bangsa lain, yang oleh para pendiri negara kita dirumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalama, yang meliputi lima prinsip (lima sila) yang kemudian diberi nama Pancasila.

 

  1. Landasan Kultural

           Setiap bangsa di dunia dalam hidup masyarakat berbangsa dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup, filsafat hidup serta pegangan hidup agar tidak terombang-ambing dalam kancah. Setiap bangsa memiliki ciri khas serta pandang hidup yang berbeda dengan bangsa lain. Negara komunisme dan liberalisme meletakkan dasar filsafat negaranya pada suatu konsep ideologi tertentu, misalnya komunisme mendasar ideologinya pasa suatu konsep pemikiran Karl Marx.

           Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah hanya merupakan suatu hasil konseptual seseorang saja melainkan merupakan suatu hasil karya bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat di nilai-nilai kultural yang dimilki oleh bangsa Indonesia melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara seperti Soekarno, M. Yamin, M. Hatta, Sepomo serta para tokoh pendiri negara lainnya.

 

  1. Landasan Yuridis

           Undang-undang PT No. 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat (3) secara eksplisit dicantumkan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Mata Kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan serta Bahasa Indonesia. Dnegan demikian perkuliahan Pancasila memiliki landasan yuridis, sebagaimana termuat dalam Undang-undang No.12 Tahun 2012. Oleh karena itu perkuliahan Pancasila dilakukan untuk membentuk karakter bangsa dengan menanamkan nilai-nilai kebngsaan, serta kecintaan terhadap tanah air yang dalam kurikulum internasional serta sebagai civic education, citizenship education.

           SK Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/KEP/2006, dijelaskan bahwa Misi pendidikan Kewarganegaraan adalah memantapkan kepribadian mahasiswa agar secara konsiten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai dan mengembankan ilmu pengetahuanndan teknologi.

 

  1. Landasan Filosofis

             Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pendangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakay dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila pancasila yang secara filosofis merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara.

             Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adlah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan yang terwujudkan sebagai rakyat (merupakan unsur pokok negara), sehingga secaa filosofis negara berpersatuan dan berkerakyatan. Konsekuesinya rakyat adalah merupakan dasar ontologis demokrasi, karena rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara dan sekaligus sebagai unsur pokok negara.

BTujuan Pendidikan Pancasila

          Dalam UU No.22 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan juga termuat dalam SK Dirjen Dikti. No.43/DIKTI/KEP/2006, dijelaskan bahwa tujuan materi Pancasila dalam rambu-rambu Pendidikan Kepribadian mengarahkan pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan YME dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, memantapkan kepribadian agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanha air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh rasa tanggung jawab dan bermoral.

          Pendidikan pancasila bertujuan untuk menghasilkan yang berperilaku :

  1. Memiliki kemampuan untuk mrngambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dnegan hati nuraninya
  2. Memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya
  3. Mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan
  4. Memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

 

C. Pembahasan Pancasila Secara Ilmiah

          Pancasila termasuk filsafat Pancasila, sebagai suatu kajian ilmiah, harus memenuhi syarat-syarat ilmiah sebagai dekemukaan oleh I.R. Poedjowijatno dalam bukunya “Tahu dan Pengrtahuan” yang merinci syarat-syarat ilmiah sebagai berikut :

  1. Berobjek
  2. Bermetode
  3. Bersistem
  4. Bersifat Universal

          Untuk mengetahui lingkup kajian Pancasila serta kompetensi pengetahuan dalam membahas Pancasila secara ilmiah, maka perlu diketahui tingkatan pengetahuan ilmiah sebagaimana halnya pada pengkajian pengetahuan lainnya. Tingkatan pengetahuan ilmiah dalam masalah ini bukan berarti tingkatan dalam hal kebenarannya namun lebih menekankan pada karakteristik pengetahuan masing-masing. Tingkatan pengetahuan ilmiah tersebut, sangat ditentukan oleh macam pertanyaan ilmiah sebagai berikut ini.

  1. Pengetahuan deskriptif suatu pertanyaan bagaimana
  2. Pengetahuan kausal suatu pertanyaan mengapa
  3. Pengetahuan normatif suatu pertanyaan ke mana
  4. Pengetahuan essensial suatu pertanyaan apa

 D. Beberapa Pengertian Pencasila

  1. Pengertian Pancasila Secara Etimologis

           Secara etimologis istilah “Pancasila” berasal dari Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana) adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta.Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sangsekerta perkataan “Pancasila” memilik dua macam arti secara leksial yaitu :

“panca” artinya “lima” “syiila” vokal i pendek artinya “batu sendi” “alas”, atau “dasar” “syiila” vokal i panjang artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh”.

           Syair Pujian dalam pujangga istana bernama Empu Prapanca tahun 1365  (sarga 53 bait 2) yang berbunyi : “Yatnaggegwani Pancasyiila Kertasangkarbhisekaka krama” berarti Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan (Pancasila), begitu pula upacara-upacara ibadah dan penobatan-penobata. Lima pantanga moralitas yaitu dilarang :

  1. Mateni : Membunuh
  2. Maling : Mencuri
  3. Madon : Berzina
  4. Mabok : Meminum minuman keras atau menghisap candu
  5. Main : Berjudi

 

  1. Pengertian Pancasila Secara Historis

           Menurut Mr.Muhammad Yamin (29 Mei 1945) pancasila sebagai berikut :

  1. Peri Kebangsaan
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Peri Ketuhanan
  4. Peri Kerakyatan
  5. Kesejahteraan Rakyat

 

     Yang dituangkan menjadi :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
  3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

 

           Menurut Ir. Soekarno (1 Juni 1945) secara lisa usulan lima asas sebagai dasar negara sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuknya, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

  1. Nasionalisme / Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme / Perikemanusiaan
  3. Mufakat / Demokrasi
  4. Kesejahteraan Sosial - Ketuhanan yang Berkebudayaan

 

            Beliau mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi “Tri Sila” yang rumusannya :

  1. Sosio Nasional : Nasionalisme dan Internasionalisme
  2. Sosiso Demokrasi : Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat
  3. Ketuhanan Yang Maha Esa

 

           Adapun “Tri Sila” tersebut masih diperas lagi menjadi “Eka Sila” atau satu sila yang intinya adalah “gotong royong”.

 

           Menurut Piagam Jakarta (22 Juni 1945) adapun rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam Piagam Jakarta sebagai berikut :

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

 

  1. Pengertian Pancasila Secara Termonologis

          Dalam bagian Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alenia tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

 

          Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) mulai berlaku tanggal 29 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Kebangsaan
  4. Kerakyatan
  5. Keadilan social

 

          UUDS (Undang-undang Dasar Sementara 1950), mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959 rumusan Pancasila sebagai berikut :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Kebangsaan
  4. Kerakyatan
  5. Keadilan social

 

          Rumusan Pancasila di Kalangan Masyarakat, rumusannya sangat beranekaragam antara lain terdapat rumusan sebagai berikut :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Kebangsaan
  4. Kedaulatan Rakyat
  5. Keadilan social

Calendar

October 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Subscriber

Visitor